Ini Tanggapan DPRD Banyuwangi Terkait Permasalahan Desa Banyuanyar

Home / Berita / Ini Tanggapan DPRD Banyuwangi Terkait Permasalahan Desa Banyuanyar
Ini Tanggapan DPRD Banyuwangi Terkait Permasalahan Desa Banyuanyar Ketua Komisi satu DPRD Kabupaten Banyuwangi, Ficky Septalinda (kanan) saat melakukan kunjungan ke Desa Banyuanyar, Kalibaru. (FOTO: Erwin Wahyudi/TIMES Indonesia

TIMESSANGGATTA, BANYUWANGI – Komisi satu DPRD Kabupaten Banyuwangi, melakukan kunjungan kerja ke Desa Banyuanyar, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi. Kunjungan tersebut dilakukan setelah pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa setempat melayangkan surat permohonan hearing terkait carut marut pemerintahan Desa yang membuat roda pemerintahan di desa tersebut menjadi tersendat. 

"Kunjungan dalam rangka dengar pendapat dari kedua pihak, yaitu BPD dan Kades terkait permasahan yang saat ini terjadi," ungkap Ketua Komisi satu, Ficky Septalinda, saat dihubungi Kamis (10/5/2018).

Ficky yang saat itu datang bersama tim, Rifa Azizha dari Fraksi Golkar, Atiqoh Hamid dari fraksi PKB dan Eko Susilo Nurhidayat dari Fraksi Gerindra, menyampaikan, harusnya permasalahan yang sudah dimediasi oleh pihak Pemerintahan Kabupaten (Pemkab)  melalui tata pemerintahan desa itu sudah bisa terselesaikan. Ini setelah pihak Pemkab sudah memberikan hasil mediasi melalu surat yang sudah di kirimkan ke pihak Desa. Walaupun dari pihak kepala desa mengatakan masih ada koreksi terkait surat itu. 

"Kepala desa bilang ada beberapa poin dalam surat itu yang tidak sesuai Perda," jelasnya. 

Anggota Dewan dari Fraksi PDIP ini juga menjelaskan, permasalahan ini sebenarnya adalah tentang regulasi pemerintahan desa. Dan jika terjalin komunikasi baik antar pihak Desa dan BPD masalah tidak akan terjadi.

"Melihat kondisinya yang seperti itu, maka kita akan agendakan pertemuan antara Kades, BPD dan Pemerintah kabupaten, untuk membahas hal ini," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua BPD Desa Banyuanyar, Kalibaru Abdus Salam mengatakan, pihaknya sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di desanya tanpa harus melibatkan pihak lain, meskipun pada akhirnya tidak ada titik temu. 

"Meskipun kami sedikit pesimis. Karena surat yang ditandatangani asisten pemerintahan saja tidak digubris oleh kades karena dianggap salah dan tidak ada yang memberi sanksi tegas kepada kades, kami masih tetap berharap, kepada Pemkab dan DPRD bisa membantu kami menyelesaikan permasalahan ini, agar roda pemerintahan di desa kami kembali berjalan sesuai dengan regulasi yang ada," ucapnya, Sabtu (12/5/2018).

Permasalahan desa Banyuanyar, Kecamatan Kalibaru, bermula saat warga menilai ada banyak kebijakan kepala desa yang melanggar undang undang. Warga kemudian menggelar aksi demo ke kantor kecamatan karena kepala desa memaksa staf desa untuk menandatangani surat pengunduran diri. (*)

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com