Rini Diimbau Tak Gunakan Duit BUMN dan untuk Bayar Kuasa Hukum

Home / Berita / Rini Diimbau Tak Gunakan Duit BUMN dan untuk Bayar Kuasa Hukum
Rini Diimbau Tak Gunakan Duit BUMN dan untuk Bayar Kuasa Hukum Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarno. (FOTO: Dok. TIMES Indonesia)

TIMESSANGGATTA, JAKARTA – Tak hanya meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarno untuk membuka isi rekamannya dengan Direktur Utama PT PLN, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin juga bertanya kepada Menteri Rini ihwal pembayaran jasa Kuasa Hukum yang mengurus permasalahan hukumnya.

Ujang Komarudin mewanti-wanti Menteri Rini untuk tidak menggunakan anggaran Kementerian BUMN untuk membiayai kuasa hukumnya tersebut.

"Tidak boleh anggaran negara atau anggaran BUMN, tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk kepentingan untuk menyelesaikan kasus hukumnya dengan cara membayar pengacara itu, artinya ini harus clear antara keuangan BUMN dengan keuangan kantong pribadi, kecuali kalau memang itu dari gaji dia sebagai menteri," kata Ujang saat berbincang dengan TIMES Indonesia, Sabtu (05/04).

Belajar dari pengalaman sebelumnya tentang permasalahan hukum yang menimpa para pejabat negara, kata dia, biasanya uang tersebut bersumber dari patungan pengusaha atau pemberian pihak-pihak lain.

"Tapi biasanya pejabat itu kan tidak mau mengeluarkan uang. Biasanya uang itu kan mohon maaf pemberian dari orang lain atau pengusaha yang memberi," ucapnya 

Oleh karena itu, agar tidak ada anggapan bahwa Rini menggunakan uang negara atau sponsor dari pihak-pihak tertentu untuk membiayai kepentingannya itu, maka sebaiknya Menteri Rini harus menjelaskan pada publik.

Terlebih Rini saat ini memegang pucuk pimpinan kementerian BUMN, maka alangkah bijaknya jika dia memberikan contoh yang baik perihal penerapan Asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama transparansi.

"Ya dijelaskan saja misalkan saya dalam berperkara ini menggunakan uang pribadi, sehingga masyarakat pun tidak bertanya tanya," ujar dia.

Sebagai informasi, sebelumnya, Menteri Rini telah menunjuk kuasa hukum dan telah melaporkan ke kepolisian mengenai penyebar dan pembuat konten rekaman yang disebut pembahasan proyek di Serang, Banten.

"Saya sudah memberikan kuasa kepada pengacara. Jadi kemarin saya berikan kuasa untuk pengaduan dan pelaporan ke polisi. Jadi sekarang sudah diserahkan kepada polisi prosesnya. Jadi kita menunggu aja secara hukum hasil dari penyidikan polisi," kata Rini(*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com